JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah untuk menunda penerapan potong gaji karyawan untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Sebab, kini banyak mendapat penolakan dari kalangan buruh dan masyarakat.
Hal ini disampaikan Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6).
“Saya minta kalau bisa pemerintah tunda dulu karena ada keberatan dari karyawan dan keberatan dari pengusaha. Titik ini yang paling rumit Pak (Basuki). Kami jawab di sini yang mau dipotong keberatan yang dibebani pemotong pun keberatan. Nah titik temu ini menurut saya harus dicarikan jalan keluarnya,” kata Lasarus.
Lasarus mengatakan, pihaknya berencana menggelar rapat dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik.
“Oleh karenanya kami nanti akan mengundang dulu semua pihak. Undang mungkin perwakilan para buruh. Naru nanti kita undang teman-teman dari Tapera. Saya rasa itu barangkali jalan keluarnya pak menteri,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku menyesal dan tidak menyangka publik akan marah karena program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang disiapkan pemerintah.
