Arah Kebijakan Pengelolaan
Niat gubernur NTT agar TNK dikelola oleh pemerintah daerah merupakan wacana yang baik untuk didiskusikan di tingkat masyarakat. Niat ini sudah ramai dibicarakan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, di masa pemerintahan gubernur yang baru, wacana ini berhembus kencang karena masyarakat merasa gubernur NTT penuh semangat, memberi harapan besar kepada masyarakat NTT, hal itu akan terwujud. Hal ini seolah-olah menggambarkan kalau pemerintah daerah yang kelola, masyarakat akan segera mendapatkan manfaatnya.
Semua harapan itu sah-sah saja. Namun hal itu belum tentu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengelolaan TNK tidak dapat diartikan secara sederhana, gampang seperti mengembalikan telapan tangan; ambil kemudian dikelola. Pengelolaan TNK tidak hanya dipandang dari aspek keuntungan pariwisata. TNK adalah kawasan biosfer dunia. Keuntungan dari pariwisata di TNK merupakan manfaat lain dari keberadaan TNK. Sehingga pengelolaan TNK harus mencakup aspek utamanya yakni perlindungan terhadap cagar biosfer.
Dengan demikian, hal utama yang harus segera dilakukan adalah mengatur caring capacity masuk ke TNK. Semua atraksi wisata yang ada di kawasan TNK tidak boleh menggangu cagar biosfer yang ada. Langkah ini lebih mudah diatur, karena TNK sudah memiliki zonasi yang mengatur tentang tata ruang kawasan TNK. Dengan adanya regulasi caring capacity, wisatawan atau kegiatan apapun di dalam kawasan, termasuk jumlah bangunan dan pengaturan pemukiman dapat diatur sedemikian rupa. Orang tidak boleh seenaknya membangun ataupun sebaliknya, orang tidak boleh larang membangun kalau pembangunan itu dari aspek caring capacity dan pemanfaatan ruang layak untuk dibangun. Regulasi caring capacity itu menjadi standar operasional yang transparan, sehingga semua pihak memahami kebijakan yang diambil oleh pengelola kawasan TNK yakni Balai Taman Nasional Komodo.
Ketika kawasan TNK sudah memiliki regulasi caring capacity, ini merupakan peluang bagi pengembangan obyek wisata yang lain di sekitar kawasan TNK termasuk seluruh wilayah yang ada dalam rumah besar wisata NTT. Membatasi orang masuk ke kawasan karena alasan caring capacity lebih rasional ketimbang menaikan harga tiket karena hal itu belum tentu benar-benar membatasi orang masuk ke TNK. Bisa saja, orang tidak peduli berapapun harga tiketnya yang terpenting lihat komodo. Dengan demikian, wisatawan tetap tidak dapat dikontrol masuk ke TNK. Dapat juga membawa resiko, orang rela membayar tujuh juta, tetapi wisatawan itu menghabiskan uang dan waktunya hanya berkunjung ke TNK. Itu berarti, tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dari aspek pariwisata di luar TNK tidak terwujud.
Dengan adanya batasan karena caring capacity memberi manfaat ganda yakni mengajarkan kepada banyak pihak tentang pentingnya menjaga cagar biosfer, sehingga mereka tidak dapat memaksakan diri masuk ke TNK. Juga memberi manfaat agar wisatawan dapat mencari obyek wisata alternative sebelum mendapatkan kesempatan berkunjung ke TNK. Rencana menaikan harga tiket masuk ke TNK, dapat juga menjadi petaka bila diterapkan tergesa-gesa. Ada kemungkinan, pasar tidak akan menerimanya. Misalnya pasar domestic yang jumlah sampai empat puluh persen akan hilang. Dengan harga tujuh jutaan adalah harga yang sangat fantastic, belum ditambah dengan biaya yang lain seperti penerbangan, akomodasi dan perjalanan lokal. Jadi wacana menaikan harga tiket masuk ke TNK sangat tidak strategis. Bisa saja wacana yang lebih strategis adalah membatasi kunjungan ke TNK demi kelangsungan kelestarian salah satu cagar biosfer dunia.
Ketika ada regulasi caring capacity yang membatasi kunjungan wisatawan ke TNK, memberi peluang obyek wisata di luar TNK dapat berkembang. Hal ini membutuhkan persiapan pembenahan agar obyek wisata di luar TNK itu benar-benar sudah siap dijual ke wisatawan. Masalah utama pariwisata NTT adalah aksesabilitas dan mobilitas antar kawasan ke obyek-obyek pariwisata. Masih banyak tempat-tempat pariwisata di NTT yang jalan dalam kondisi rusak, berlubang seperti kubangan. Butuh waktu lama mencapai obyek wisata tersebut. Kendala lain adalah obyek pariwisata tidak dikelola dengan managemen yang baik. Banyak sampah di sekitar obyek wisata. Tiket masuk tidak jelas. Bahkan lebih tragis, di sebuah obyek wisata, petugas tiket (masyarakat lokal) seenaknya menentukan harga sementara keamanan bagi wisatawan tidak dijamin.
Dari penjelasan tersebut di atas, posisi gubernur NTT saat ini sangat strategis untuk membenahi TNK dengan mendorong Balain Taman Nasional Komodo, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan stakeholder yang lain untuk duduk bersama agar TNK segera memiliki regulasi caring capacity ketimbang menaikan harga tiket masuk. Kemudian mendorong kepala daerah yang ada di NTT untuk segera membenahi obyek-obyek pariwisata yang ada di daerahnya masing-masing. Regulasi caring capacity, merupakan kebijakan yang dapat memberi perlindungan terhadap tiga aspek di atas. Kebijakan harus mampu agar TNK tetap menjadi asset yang dapat memberi keuntungan secara ekonomis, namun kelestariannya tetap terjaga dan wisatawan tetap mau datang karena harga masih terjangkau dan wisatwan tidak menumpuk di TNK.
Pertanyaan berikutnya, apakah TNK harus dikelola oleh pemerintah daerah (Provinsi NTT) agar masyarakat NTT segera mendapatkan manfaat juga belum tentu menjamin. Jangan-jangan hal ini malah akan menambah banyak persoalan. Dari segi kesiapan dan konflik kepentingan pasti akan muncil. Wacana dikelola oleh pemerintah daerah bisa saja menjadi opsi jangka panjang. Agar TNK memberi manfaat yang segera kepada masyarakat NTT adalah masalah administasi keuntungan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Harapan kita, gubernur NTT dapat melakukan kordinas dengan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk bersama-sama membahas apa peluang yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan bagaimana supaya pemerintah daerah baik Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dapat mengambil keuntungan yang lebih besar dari TNK. Tanpa harus dikelola langsung oleh pemerintah daerah pun, keuntungan dapat dilakukan melalui kordinasi di lintas structural pemerintah. Kami masyarakat tinggal menuggu.
Mengatur komodo tidak harus tergesa-gesa tetapi yang dibutuhkan adalah duduk bersama, agar dapat berpikir dari berbagai aspek.
Penulis adalah Pemerhati Wisata NTT
