JAKARTA-Indonesia bisa mengambil peran penting dalam ajang konferensi iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, untuk mengerem dampak krisis iklim.
Perlu langkah-langkah konkret yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi dalam pengelolaan hutan, sampah, energi, hingga perekonomian.
Krisis Iklim di depan mata. Tahun lalu cuaca ekstrem dan pandemi COVID-19 menjadi hantaman ganda bagi jutaan warga berbagai benua.
Menurut Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), 2020 menjadi satu dari tiga tahun terhangat yang pernah tercatat meski La Nina yang dingin sedang berlangsung.
Lebih dari 30 juta orang menyingkir akibat peristiwa bencana yang dipicu cuaca buruk.
Dan di Indonesia, sekitar 6,3 juta penduduk mengungsi karena terdampak bencana hidrometeorologi seperti hujan, banjir, atau tanah longsor.
Suhu rata-rata global tahun lalu 1,2 derajat Celsius lebih tinggi ketimbang era pra-industri (1850–1900).
Padahal, sesuai target bersama, dunia ingin menghindar dari kenaikan temperatur hingga 1,5 derajat Celcius sembari membidik Net Zero Emission (NZE) pada 2060 demi mengurangi dampak perubahan iklim.
Dalam konteks ini, Indonesia berperan penting untuk ikut mengerem peningkatan suhu bumi.
Sebagai negara dengan tutupan hutan tropis luas, Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya yang bakal menentukan arah untuk menghadapi krisis iklim.
Misi sedemikian dapat dirintis pada 31 Oktober–12 November 2021 dalam acara UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ke-26 yang bakal digelar di Glasgow, Skotlandia.
COP26, sebagai bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), merupakan forum tingkat tinggi signifikan bagi 197 negara untuk membahas perubahan iklim global dan rencana menghindari Krisis Iklim.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir di sana. Namun, menyumbang peran dalam hal sebegitu besar bukan perkara mudah.
Indonesia perlu berinovasi dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai target dimaksud, demikian komentar Chenny Wongkar, peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
Rencana pembangunan harus hijau, adil, dan seimbang.
Tidak hanya memburu pertumbuhan, tapi pun mesti bertumpu pada kesejahteraan bersama serta kesadaran menjaga lingkungan.
“Pembangunan semacam ini harus mengedepankan jaminan bahwa kondisi lingkungan hidup tetap terjaga, menunjang kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi krisis iklim,” kata Chenny.
