JAKARTA-Ada banyak pemicu yang mendorong terjadinya konflik horisontal dan vertikal di Indonesi, terutama di tahun politik 2013. Selain masalah pemilu, ancaman serius juga datang dari problem konflik tanah di daerah-daerah. “Yang bisa meledak adalah konflik tanah (agraria) di seluruh Indonesia, karena konflik itu melibatkan aparat dan pemerintah daerah. Itulah yang disebut konflik horisontal dan vertikal tersebut,” kata pengamat sosial Tamrin Amal Tomagola dalam diskusi “Meredam Konflik Horizontal di Daerah” bersama anggota DPD RI Abdurrachman Lahabato, dan Sekjen Perhimpunan Umat Beragama Indonesia John N. Palingi di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (7/6).
Menurut Guru Besar Ilmu Sosiologi, konflik tanah itu akan menjadi ancaman serius, karena melibatkan aparat dan pemerintah daerah. “Lebih bahaya lagi kalau aparat membekingi pengusaha dan pejabat. Untung saja Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan tanah adat dan wilayat,” tambahnya.
Lebih jauh kata Thamrin, saat ini sudah mulai memanas konflik tanah rakyat tersebut yang melibatkan gubernur, bupati, dan wali kota, dan diperparah dengan keterlibatan aparat dan preman-preman yang bergerombol sebagai beking aparat dan pengusaha itu sendiri. “Khusus pemilu sendiri, saya belum melihat ada ancaman yang serius, karena baik Pilpres, Pileg DPR dan Pileg DPD RI sendiri, rakyat tak merasa penting, karena tidak berimplikasi apa-apa selama ini bagi mereka,” tambahnya.
