JAKARTA – PDI Perjuangan memastikan sikap politiknya untuk senantiasa konsisten berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap politik ini sesuai dengan keputusan Rakernas 2024 yang diperkuat di Kongres 2025.
“Dari putusan Rakernas 2024 dan diperkuat di Kongres 2025, PDI Perjuangan berada di luar Pemerintahan, menjadi politik penyeimbang, menjaga demokrasi dan checks and balances,” tegas Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli di Jakarta Jumat (19/9).
Menurutnya, posisi PDI Perjuangan tetap berada di luar Pemerintahan meski Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo bersama 1.116 orang lainnya.
“Sekjen mengucapkan mengapresiasi dan berterima kasih pada Presiden Prabowo,” tuturnya.
Guntur juga menjelaskan kehadiran Ibu Ketua Umum DPI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada konferensi pers bersama Presiden Prabowo & ketua-ketua umum parpol baik di dalam & di luar Pemerintahan 31 Agustus sebagai dukungan kepada Presiden untuk mengendalikan situasi.
“Itu bentuk dukungan Ibu Megawati kepada Presiden Prabowo,” jelasnya.
Lebih jauh Mohamad Guntur Romli membantah tuduhan PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan akhir Agustus lalu.
Tuduhan ini merupakan “informasi sesat” dan upaya untuk mencari “kambing hitam” .
