JAKARTA—Kementerian PUPR terus melakukan pembinaan terhadap para penyedia jasa konstruksi kecil dan menengah untuk tumbuh. Kesempatan lebih besar juga diberikan kepada para perusahaan konstruksi (kontraktor dan konsultan) swasta nasional dan lokal untuk meningkatkan kemampuannya melalui keterlibatan proyek dengan nilai paket besar melalui kebijakan Kerjasama Operasi (KSO) dengan BUMN. Pemaketan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR menjadi salah satu indikator keberpihakan pemerintah akan hal tersebut.
Pada tahun 2017, jumlah paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR sebanyak 3.935 paket senilai Rp 77,86 triliun. Dari jumlah tersebut 3.650 paket atau 93% senilai Rp 32.297 triliun dikerjakan kontraktor kecil dan menengah. Porsi kontraktor kecil meningkat tahun 2018, sebesar 31% atau 4.776 paket senilai Rp 31.767 triliun dari total 4.971 paket senilai Rp 59,96 triliun.
Nilai paket besar terbagi menjadi dua yakni lebih kategori dari Rp 50-100 miliar sebanyak 166 paket senilai Rp 11,65 triliun dan diatas Rp 100 miliar sebanyak 119 paket senilai Rp 33,9 miliar. “Paket diatas Rp 100 miliar, 65% dikerjakan BUMN dan 35% swasta. Untuk paket Rp 50 – 100 miliar, hanya 10% dikerjakan BUMN, sementara swasta 90%. Dibawah Rp 50 miliar sebanyak 3.650 paket, seluruhnya dikerjakan swasta,”papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dihadapan anggota Komisi V DPR RI dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (31/1/2018). Rapat kerja dipimpin oleh pimpinan Komisi V DPR yakni Fary Djemy Francis, Lasarus, Muhidin M. Said dan Sigit Sosiantomo.
