Direktur Utama PT. Waskita Karya M. Cholik yang hadir dalam Raker tersebut mengatakan komposisi proyek yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya yakni APBN 6%, APBD tidak ada dan 94% merupakan proyek investasi yang diinisiasi sendiri. Untuk proyek pemerintah, keikutsertaan PT. Waskita Karya adalah pada proyek diatas Rp 300 miliar kecuali ada pertimbangan khusus seperti pembangunan jalan di Boven Digul, Papua. Nilai aset PT. Waskita Karya juga telah naik dari Rp 100 triliun sebelum tahun 2015, menjadi sekitar Rp 260 triliun pada tahun 2017.
Dikerjakan Konsultan Swasta
Sementara pekerjaan jasa konsultansi di Kementerian PUPR tahun 2017 berjumlah 3.998 paket senilai Rp 7,21 miliar. Komposisi pemaketan terdiri 40% atau 1.596 paket dengan nilai paket Rp 0-750 juta yang dikerjakan oleh perusahaan jasa konsultansi kecil dan 60% atau 2.402 paket dengan nilai paket diatas Rp 750 juta dikerjakan oleh perusahaan kualifikasi menengah dan besar.
Untuk nilai paket dibawah Rp 750 juta, seluruhnya dikerjakan oleh swasta. Keterlibatan BUMN hanya pada jasa konsultansi diatas Rp 750 juta, itu pun hanya 5% dari 2.402 paket, selebihnya 94,75% dikerjakan swasta.
Kementerian PUPR melakukan pemaketan jasa konsultansi untuk mendorong peningkatan kualifikasi penyedia dari kecil menjadi non-kecil. Peningkatan kualitas konsultan perencana dan pengawas akan memperkecil resiko terjadinya kecelakaan konstruksi.Oleh karenanya pada tahun 2018 dengan jumlah paket jasa konsultansi sebanyak 2.747 paket senilai Rp 5,42 miliar, jumlah paket dengan nilai kecil berkurang hanya sebanyak 1.017 atau 37% dari total paket.
