JAKARTA-Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai calon ketum umum PBNU Asad Said Ali belum layak memimpin ormas Islam terbesar di Indonesia. Alasannya selain tak punya akar di kalangan pesantren, juga tidak bersih dengan sejumlah kasus Hak Azasi Manusia (HAM). “Soal dugaan keterlibatan pada kasus Munir, akan tetap melekat. Kasihan NU-nya nanti kena beban,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (1/8/2015).
Menurut Haris, kejadian ini mirip saat May Jend (Purn TNI) Muchdi Pr yang ingin mencalonkan diri menjadi Ketua umum Muhammadiyah dalam muktamar Muhammadiyah pada Juli 2010 di Yogyakarta. Namun hal itu bisa dicegah oleh kalangan muda Muhammadiyah. “Ya, akhirnya Muchdi kalah dengan Din di Muktamar Muhammadiyah,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Haris, PBNU sebagai ormas Islam yang juga bergerak memperjuangkan rasa keadilan dan kemanusian bisa menjadi alat selektif untuk mencari pemimpin progresif. “Setidaknya NU bisa dipakai untuk memilih pemimpin bangsa ke depan. Bukan orang yang memiliki beban masa lalu,” tambahnya.
Sosok Asad, kata Haris, lebih menonjol sebagai teknokrat. “Dia bukan seorang kiai. Dia itu orang NU yang berkarier di luar. Sementara NU lebih membutuhkan seorang ulama kharismatis sebagai simbol perjuangan,” terang dia lagi.
