JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengapresiasi reaksi cepat yang ditunjukan oleh Polres Sikka, Cq. Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka, karena langsung menurunkan timnya untuk melakukan Kumpul Bahan Keterangan (Pulbalket) dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen dugaan mark-up tunjangan perumahan dan transport untuk anggota DPRD Sikka.
Disinyalir, besaran tunjangan perumahan dan transportasi ini melampaui standar kepantasan dan kelayakan menurut ketentuan UU, Tatib DPRD Sikka dan realitas sosial masyarakat Sikka.
Sejumlah fungsionasris DPC Partai Hanura telah dimintai informasinya oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka dalam pulbaket Tim Reskrim Tipikor Polres Sikka pada Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul 19.00 hingga 21.00 WIT, antara lain Fabianus Boli, Yanuarius Newar dkk.
Fungsionaris DPP Partai Hanura yaitu Petrus Selestinus sebagai Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura dan Silvester Nong Manis Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Hanura turut hadir ketika Pulbaket dilakukan oleh Satreskrim Tipikor Polres Sikka, malam tadi.
Fabianus Boli dalam kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Hanura pada kesempatan Pulbaket itu menjelaskan sejumlah alasan mengapa aksi damai Partai Hanura memprotes usulan anggota DPRD Sikka menaikan jumlah tunjangan Perumahan dan Transport untuk tahun anggaran 2019 yang dinilainya sebagai mark-up dan di luar kepantasan dan kelayakan serta realitas kondisi masyarakat Sikka.
