Oleh: Bambang Soesatyo
Anggota DPR RI/ Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
BANYAK kursi dalam gerbong kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) sering berganti penumpang di tengah jalan. Sebab, jumlah KDH dan WKDH yang bermasalah dengan hukum terus bertambah. Fakta ini mengindikasikan dua kecenderungan yang meresahkan; tak hanya menggambarkan maraknya korupsi di daerah, tetapi juga merefleksikan turunnya efektivitas pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Wakil Presiden Boediono.
Kurang lebih 10 bulan ke depan sejak Desember 2013 ini, tepatnya Oktober 2014, Kabinet Indonesia Bersatu-II bakal demisioner. Dalam rentang waktu yang relatif pendek itu, tak banyak yang bisa diperbuat SBY-Boediono untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan. Soalnya, fokus kedua pemimpin pun terpecah, karena terus didera isu mega skandal Bank Century dan kasus korupsi lain yang diduga melibatkan keluarga presiden.
Berita tentang langkah presiden menunjuk pengacara khusus untuk melindungi keluargannya dari fitnah, sudah cukup menggambarkan gejolak batin presiden saat ini. Kasus suap Impor daging sapi, kasus Hambalang dan kasus suap mantan Kepala SKK MIgas jelas membuat presiden tidak nyaman.
Bunda Putri dan Sengman Tjahya ‘menjual’ kedekatan mereka dengan Presiden dan keluarga untuk mendapatkan tambahan kuota impor daging sapi. Sedangkan saksi untuk kasus Hambalang dan kasus suap SKK Migas menyebut-nyebut nama anak presiden. Citra ibu negara pun sempat terganggu oleh pemberitaan yang bersumber dari bocoran dokumen hasil penyadapan intelijen Australia yang diperoleh Wikileaks.
Lalu, entah bagaimana SBY menyikapi keterangan pers Wapres Boediono soal gelembung dana talangan Bank Century yang tak jelas pertanggungjawabannya itu. Dengan menunjuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penanggungjawab gelembung dana talangan, sama artinya Boediono menarik SBY ke dalam pusaran kasus Bank Century, karena LPS bertanggungjawab kepada presiden.
