Dengan ratusan pimpinan daerah harus meninggalkan ruang kerjanya untuk menjalani proses hukum, apakah pemerintahan bisa berjalan efektif? Omong kosong kalau ada klaim bahwa pemerintahan berjalan normal. Manajemen pemerintahan akan mengalami guncangan hebat jika kepala pemerintahannya berstatus tersangka, apalagi ditahan. Sekalipun ada WKDH, tetap saja butuh waktu tidak sedikit untuk melakukan konsolidasi memulihkan pemerintahan.
Kalau terjadi pergantian karena diangkatnya pejabat KDH yang baru, proses memulihkan pemerintahan tidak selalu berjalan mulus. Pejabat baru pasti ingin bersih-bersih dulu, dengan cara menunjuk orang-orang kepercayaan baru.
Prinsip otonomi daerah bahkan sering membuat persoalan menjadi bertambah rumit. Pemerintah pusat cenderung lambat bertindak atau merespons masalah dengan alasan otonomi daerah. Kelambanan ini justru sering mengeskalasi persoalan di daerah. Kalau persoalannya tereskalasi, bagaimana mungkin pemerintahan bisa berjalan normal?
Menyoroti persoalan yang membelenggu pemerintahan di sejumlah daerah tidak berarti pemerintah pusat boleh lepas tangan karena alasan otonomi tadi. Peran pemerintah pusat itu komprehensif, dan karenanya juga harus bertanggungjawab mewujudkan stabilitas dan kualitas pemerintahan daerah.
Akhirnya, karena kecenderungan di pusat dan puluhan daerah hampir sama, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa efektivitas pemerintahan SBY-Boediono terus menurun. Ini sudah menjadi persepsi publik, sehingga memunculkan guyonan tentang Indonesia sebagai negara auto pilot alias negeri tanpa pemimpin. Guyonan ini ingin memberi pesan kepada pemerintah bahwa negara dan rakyat bisa mengatasi persoalannya sendiri tanpa kepemimpinan atau peran pemerintah. Negeri ini telah terkecoh oleh pencitraan.
