JAKARTA-Presiden Joko Widodo mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan praktek kartel serta melakukan pengurangan pasokan komoditi penting ke pasar, sehingga mengakibatkan tingginya harga.“Respon beliau sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf kepada wartawan usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11).
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, KPPU melaporkan hasil pantauannya di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, baik yang ada di Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar. Dampak dari persekongkolan itu beras menjadi langka di pasaran, dan harganya melonjak tinggi. “Pemain-pemain besar inilah yang menentukan harga,” kata Syarkawi.
Ia menegaskan, KPPU akan melakukan tindakan langsung jika ada tindakan yang mengarahke anti persaingan. Tindakan tegas ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bahkan sesuai arahan Presiden, lanjut Syarkawi, KPPU akan menjatuhkan sanksi administrasi serta merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan yang bersangkutan.
