JAKARTA – Anggaran untuk pengadaan logistik Pemilu 2014 mencapai sekitar Rp 5 triliun.
Dana besar tersebut untuk alokasi mulai kertas suara, bilik suara, alat coblos, IT KPU termasuk Sistem Informasi Data Pemilih, dan banyak lainnya.
“Volume pengadaan logistik kebutuhan Pemilu 2014 tergolong cukup besar yaitu lebih dari Rp 5 triliun,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik di Jakarta, Senin (15/4/2013).
Lebih jauh kata Husni, KPU berharap melalui penggunaan anggaran sebesar it, maka bisa mengulang sukses pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu di mana tidak bermasalah dengan proses hukum.
“Karenanya KPU perlu bekerjasama dan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan logistik pemilu, baik dari sisi pengadaan maupun distribusi,” tambahnya.
Untuk distribus logistik, sambung Husni lagi, KPU telah melakukan kerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), ITB (Institut Teknologi Bandung), dan Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional).
Kerjasama KPU dengan LKPP berlangsung sejak 2009. Sangat wajar bila saat ini KPU akan mengikat kerjasama bersama dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam penyelenggaran pemilu.
