YOGYAKARTA-Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Yogyakarta harus menjamin bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara di Dapil tersebut benar-benar bebas dari permainan atau intervensi dari pihak yang berkepentingan baik partai ataupun calegnya. Selain itu, KPUD dan Bawaslu Yogyakarta harus menindaklanjuti laporan masyarakat atas berbagai tindak kecurangan dalam pemilu yang baru saja berlalu. Jika hal ini diabaikan, KPUD yang tidak bersih akan merembet ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Demikian ditegaskan oleh Pengasuh Pondok Kebangsaan “Omah Paseduluran” Yogyakarta, Rahmad Pribadi, JUmat (24/4). Hal ini dikatakan terkait dengan pentingnya posisi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam percaturan politik bangsa sejak jaman penjajahan hingga saat ini.
Rahmad yang juga Caleg DPR-RI dari partai Golkar ini menjelaskan, menang atau kalah dalam pemilu adalah sebuah risiko. Namun demikian kekalahan atau kemenangan harus diterima secara ksatria dan bukan terletak pada lolos tidaknya menjadi anggota legislatif dengan cara apapun. Dirinya mencium ketidakberesan dalam pemilu, sejak kampanye hingga rekapitulasi suara yang kacau di Yogyakarta.
Rahmad Pribadi yang lulusan Universitas Harvard itu menunjukkan 3 (tiga) kasus , yang bisa digunakan sebagai contoh pelaksanaan pemilu di Yogyakarta tidak baik. “Di Gunung Kidul, sebuah mobil yang membawa atribut caleg tertangkap basah tengah membawa uang senilai Rp 500 juta dalam pecahan Rp 20.000an. Namun kasus itu dianggap tidak membuktikan caleg tersebut melakukan politik uang, meskipun sebenarnya dengan logika sederhana bisa sangat mudah dijelaskan,” ujar Rahmad.
