Hardiat menambahkan, dari sudut pandang teori anomie dan budaya korupsi, maraknya OTT terhadap kepala daerah baru, mencerminkan kegagalan internalisasi nilai integritas dalam sistem pemerintahan lokal. Tekanan struktural berupa ekspektasi politik, tuntutan jaringan pendukung, serta lemahnya kontrol sosial dan pengawasan internal menciptakan kondisi “strain” atau tekanan yang mendorong perilaku menyimpang bahkan melanggar hukum.
“Korupsi di daerah menjadi sebuah produk sistemik dari tata kelola politik yang permisif. Oleh karena itu, penindakan KPK penting sebagai kontrol represif,” pungkas Hardiat.
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
