“Komunitas akar rumput di desa-desa dan wilayah pinggiran sering menjadi titik awal perekrutan. Para calon korban dijanjikan pekerjaan bergaji besar, lalu dibawa ke Kamboja untuk dipaksa menjalankan aktivitas penipuan. Pemerintah perlu memperkuat deteksi dini pekerja migran dari level lokal tersebut,” imbuh Hardiat.
Hardiat menambahkan bahwa lemahnya literasi digital dan desakan faktor ekonomi pada calon pekerja migran menjadi faktor yang memperbesar kerentanan terhadap penipuan.
Minimnya pengetahuan mengenai risiko kerja di luar negeri, ditambah keterbatasan akses informasi yang kredibel, membuat tawaran pekerjaan cepat berpenghasilan tinggi mudah diterima tanpa verifikasi.
“Banyak WNI tetap tergiur bekerja di perusahaan online scam di Kamboja, padahal Indonesia tidak memiliki kerja sama resmi penempatan pekerja migran dengan negara tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan, pengawasan dan penegakan regulasi terkait pengiriman tenaga kerja. Kasus-kasus penyekapan dan kekerasan ini memperlihatkan kondisi perlindungan yang masih jauh dari harapan publik,” pungkas Hardiat.
