Jangan lupa, uang kuliah (UKT) sudah dinaikkan. Tapi atas perlawanan dari masyarakat kemudian dibatalkan.
Pemerintah juga berencana mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Iuran Pariwisata yang dikenakan melalui tiket penerbangan. Atas perlawanan rakyat, sepertinya wacana yang melanggar konstitusi ini akan kandas juga.
Semoga rakyat terus melawan segala bentuk ketidakadilan pemerintah yang terus mencoba mengenakan pungutan wajib yang melanggar konstitusi, termasuk Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).
Nasib rakyat Indonesia memang sangat mengenaskan di pemerintahan Jokowi. Dalam kondisi apapun, rakyat menjadi objek penanggung derita: harga komoditas naik, rakyat menderita, karena belanja subsidi dikurangi sehingga membuat harga naik. Harga komoditas turun, rakyat juga menderita, karena subsidi juga dikurangi dan harga naik.
Bahkan sekarang ada Tapera yang terindikasi jelas melanggar konstitusi, karena bersifat pemaksaan. Menabung adalah hak masyarakat untuk memilih, apakah menabung atau konsumsi. Pemerintah tidak boleh memaksa dengan alasan apapun.
Yang memprihatinkan, kondisi moneter dan fiskal yang sangat lemah ini di luar kendali pemerintah. Kurs rupiah di luar kendali pemerintah, tapi tergantung dari investor asing.
