Mereka yang seharusnya tidak berpolitik praktis diseret untuk deklarasi Jokowi 3 periode.
Namun, hanya dalam hitungan jam semua terbongkar, ternyata APDESI tersebut bukan organisasi yang sah versi Kemenkumham.
Hancur sudah reputasi Luhut dan Jokowi. Semua mengarah pada kebohongan besar.
Masyarakat menduga kuat bahwa rencana perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan petinggi istana: Luhut bahkan Jokowi sendiri?
Dengan demikian, semua jalan sudah tertutup. Sebaiknya, semua upaya penundaan pemilu atau Jokowi 3 periode segera dihentikan.
Karena sudah tidak ada jalan lain lagi menuju ke sana. Kecuali satu. Yaitu, menciptakan keadaan darurat agar pemilu tidak bisa dilaksanakan. Tetapi, ini malah akan menjadi blunder terbesar, yang langsung memantik api revolusi.
Karena rakyat tahu bahwa kondisi darurat tersebut adalah rekayasa. Dalam sekejap, pemerintah bisa jatuh.
Waspada!
Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) di Jakarta
