Larangan Ekspor Bijih Nikel, Jokowi: Kita Tengah Banding Atas Gugatan WTO

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan saat ini pemerintah tengah berjuang menerapkan hilirisasi industri.

Meski berbagai tantangan datang namun nilai tambah yang besar bagi ekosistem industri harus terus diperjuangkan.

Salah satu tantangan terbesar adalah gugatan dari World Trade Organization (WTO).

Sebagai informasi, gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke WTO terhadap pemerintah Indonesia adalah kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Indonesia.

Namun, pada Oktober 2022 silam, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut dan saat ini tengah proses banding.

“Yang kita inginkan adalah nilai tambah meskipun kita sekarang ini pada proses banding digugat oleh WTO, tetap akan terus. Jangan sekali-kali, kita belok, kita takut karena nilai tambahnya betul-betul sangat besar sekali,” tegas Kepala Negara saat menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti Tahun 2022-2025 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Jakarta pada Senin (20/02/2023).

Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa sebagai pengusaha muda yang sudah terbiasa menghadapi rintangan, maka akan terbentuk pribadi yang tangguh, adaptif, dan terbiasa learning by doing.

Karakter seperti itu yang sangat dibutuhkan saat ini.

”Semuanya terdisrupsi semuanya, sehingga yang penting adalah street smart bukan book smart dan itu ada di HIPMI. Pengalaman lapangan, pengalaman jalanan itu ada di HIPMI,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penggunaan dan belanja produk dalam negeri yang telah diatur oleh pemerintah sejak tahun kemarin.

Bahkan, Presiden menjelaskan bahwa Amerika Serikat baru menerapkan kebijakan tersebut pada Januari tahun ini.

“Amerika juga telah, baru saja memberlakukan di bulan Januari 2023 yang lalu untuk penggunaan produk dalam negeri dan kita sudah satu tahun di depan, sudah melakukan sehingga kita ini sekarang menjadi trendsetter bukan menjadi follower,” ucap Presiden.

Sementara terkait investasi, Presiden juga menyampaikan bahwa 53 persen investasi di Indonesia saat ini sudah berada di luar Pulau Jawa, dari yang sebelumnya hanya 30 persen.

Untuk itu, menjadi pengusaha besar tidak harus di Jakarta karena investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar.

“Buat kantornya juga harusnya di luar Jawa. Semuanya jangan ngumpul di Jawa karena Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Jawa ini sudah terlalu besar, 58 persen dari total PDB nasional, sehingga pemerataan itu akan terjadi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi HIPMI yang dapat mengakomodasi anggota yang berasal dari Sabang sampai Merauke.

“Ya inilah negara kita. Ini negara besar, sekali lagi ini negara besar. Jadi kalau kepengurusan 239 itu masih sangat wajar,” tambahnya.

Kepala Negara juga mengatakan bahwa setelah melewati pandemi COVID-19 selama kurang lebih tiga tahun, masyarakat perlu mengambil pelajaran dan hikmah agar dapat membenahi dan memperbaiki kekurangan.

Salah satu kunci keberhasilannya, lanjutnya, adalah kolaborasi yang kuat.

“Kuncinya ada di situ kenapa pandemi kita bisa selesaikan dengan baik. Saya ingat TNI-Polri semuanya bergerak, seluruh organisasi pengusaha semuanya bergerak,” terangnya.

Menurut Presiden, keberhasilan menyuntikkan 450 juta dosis vaksin COVID-19 bukanlah angka yang kecil, terlebih dilakukan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia.