YOGYAKARTA -Kalangan akademisi mengusulkan perlunya skema Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) sebagai salah satu solusi pembiayaan dan implementatif terkait terbatasnya sumber dana pembangunan infrastruktur Indonesia.
Pasalnya, BUMN dan BUMD serta swasta juga memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya financing capacity (kemampuan pembiayaan).
“Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang on going process menuju negara maju maka pembangunan nasional khususnya pembangunan infrastruktur harus dan terus dilakukan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM usai menguji Disertasi Lasarus Bambang S, mahasiswa Program Doctoral UGM Yogyakarta” kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).
Lebih jauh Anggota Fraksi Golkar itu menjelaskan bahwa keberadaan ifrastruktur baik itu jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah bisa meningkatkan konektivitas di dalam suatu negara, sehingga meningkatkan akses ke sumber daya, pasar, dan peluang bisnis.
Bahkan Infrastruktur yang lebih baik juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga memperkuat daya saing suatu negara di pasar global.
Namun kemampuan dan anggaran pemerintah terbatas perlu keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan nfrastruktur dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ataupun KPBU AP (Availability Payment),” ujarnya Mantan Bupati Tulungagung.
