JAKARTA-Kalangan DPR mencemaskan implementasi dan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena hingga kini belum ada tanda-tanda kesiapan pemerintah melaksanakannya. “Baik kesiapan infrastruktur maupun sosialisasinya masih lemah, padahal pelaksananya tinggal hitungan bulan, sebab1 Januari 2014, harus sudah siap semuanya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz dalam dialog “RS Ramai–Ramai Tolak Kartu Jakarta Sehat, Bagaimana Nasib BPJS ?” bersama anggota Komisi IX DPR Rike Diah Pitaloka, Poempida Hidayatullah (FPG), dan Huzna Zahir dari YLKI di Jakarta, Kamis (23/5).
Padahal, kata mantan Sekjen PPP ini, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini bagus, tapi persiapannya harus cepat. Masalahnya, Rumah Sakit (RS) akan kewalahan. “Bukan mustahil akan terjadi seperti di pelaksanaan KJS di Jakarta, di mana ada RS yang mengundurkan diri. Padahal, itu tak boleh karena melanggar UU No.44/2009 tentang RS,” terangnya
Untuk itu lanjut Irgan, pemerintah dan DPR harus mematangkan sistem BPJS tersebut, termasuk besaran premi-pembayaran ke RS oleh setiap pasien, sumber daya manusia, infrastruktur, obat-obatan dan sebagainya. Sayangnya, kata Irgan, alokasi anggaran hanya 2,07 % dari APBN atau sekitar Rp 31,2 triliun, jauh dibanding pendidikan yang mencapai 20 %. Semestinya 5 % atau sekitar Rp 75 triliun. “Pemerintah harus merubah kebijakan buat rakyat miskin, dari konsumtif seperti BLT, Balsem, Bansos, menjadi kebijakan yang mendidik,” tuturnya.
