JAKARTA-Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengeritik keras pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuding adanya upaya penjegalan Calon Presiden (Capres) sehingga diatur hanya ada dua pasangan capres yang bertarung di pilpres 2024 nanti.
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menilai pernyataan SBY ini tidak memiliki landasan hukum, tidak logis bahkan asal bunyi dari seorang mantan Presiden.
Alasannya, karena soal Capres mau dua atau tiga Paslon itu bukan sesuatu yang dilarang atau menjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum.
Hal itu sangat tergantung pada konsensus para pimpinan Parpol yang karena terdapat kesamaan visi, misi, ideologi dan kepentingan serta komunikasi politik yang baik di antara pimpinan Parpol.
“Maka koalisi Parpol akan terbentuk, meski beresiko ada Parpol dan Capres yang terlempar ke luar gelanggang koalisi,” terangnya.
“Jika pimpinan Parpolnya baper, arogan, elitis bahkan feodal karena merasa diri sebagai lebih hebat dari yang lain, maka meskipun UU sudah mengatur bagaimana seharusnya berkoalisi, namun sebuah Partai Politik bahkan Capresnya yang dijagokan berpotensi terlempar dari Koalisi Partai Politik pengusung alias tidak mendapat kawan koalisi,” jelasnya.
Menurut Petrus, Partai Demokrat seharusnya segera mengoreksi dan berbenah diri, agar tidak terulang kembali peristiwa dimana pada Pilpres 2019.
Saat pilpres 2019, sebagian Kader dan Struktur PD, tidak mendukung Capres yang diusung PD.
Malahan mereka secara terbuka mendukung Capres Jokowi.
“Dan itu sah-sah saja sesuai dengan semangat UU Partai Politik dan UU Pemilu. Jadi dalam soal koalisi bukan salah bunda mengandung,” ujarnya.
“Kalau saja ada Partai Politik yang oleh karena ideologi, sikap politik dan alat kelaminnya tidak jelas, apalagi rawan konflik internal demi memperkuat dinasti politik, sehingga tidak layak untuk teman berkoalisi, maka itu adalah konsekuensi dari UU Pemilu dan resiko dalam berpolitik,” lanjutnya.
Karena UU Pemilu jelasnya sudah mengatur rumus-rumus dan cara bagaimana berkoalisi.
Dengan demikian maka pernyataan SBY akan “turun gunung”, menjadi aneh dan tidak masuk akal, karena bagaimanapun SBY adalah Ketua Dewan Pembina.
Bahkan SBY pemangku jabatan strategis lainnya yang selalu aktif mengendalikan PD, sehingga istilah “turun gunung” itu adalah suatu kebohongan dan tipu muslihat untuk menipu diri sendiri, publik dan bagi kader-kader PD sendiri.
Untuk itu tambah Petrus, PD seharusnya belajar dari berbagai kegagalan dalam berpartai politik.
Seperti, gagal menjadikan AHY gubernur DKI Jakarta, gagal dalam mempertahankan posisi sebagai Parpol peraih suara terbanyak, gagal dalan koalisi Pilpres 2014 dan 2019 dll.
Mirisnya lagi, malah banyak kader PD justru tidak mendukung Koalisi PD dan Capresnya.
Justru mereka mendukung Capres lain.
“Sehingga dengan sejumlah kegagalan itu mestinya PD menjadi lebih dewasa, berpikir logis dan tidak bicara asal bunyi sekelas SBY,” pungkasnya.
