JAKARTA-Pemerintah memutuskan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di DKI Jakarta akan digarap oleh Pemerintah Provinsi, sementara jalur lintas provinsi dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi ini akan diteruskan, operatornya nanti dibicarakan bersama. Kalau misalnya harga keekonomiannya itu dipandang terlalu tinggi oleh masyarakat maka akan disiapkan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi oleh pemerintah DKI. Ini untuk yang di Jabodebek,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kepada wartawan usai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/6).
Sedangkan untuk pembangunan LRT di Palembang, jelasnya akan diteruskan seperti biasa karena sudah jalan. Apalagi sejauh ini, tidak ada masalah, tinggal revisi Peraturan Presiden (Perpres) sedikit-sedikit untuk masalah pengoperasian dan sebagainya.
Menurutnya, untuk LRT Bandung, diputuskan akan dibangun oleh swasta. Sama seperti di DKI Jakarta, jika harga keekonomian proyek Bandung Raya terlalu mahal maka pemerintah pusat akan menyediakan subsidi. “Untuk biasanya digunakan dalam format itu kereta api perkotaan, sama Palembang juga sama dan sebagainya. Hanya DKI saja yang akan ditanggung oleh DKI sendiri, mungkin melalui sumber penghasilan yang lain,” terang Jonan.
