Kedua, Ahok terhindar dari kisruh lebih dalam melawan DPRD yang menyulitkan gubernur soal anggaran, perda, dan pengawasan.
JIka berkaca pada pengalaman sebelumnya, Ahok justru menciptakan kondisi dimana mayoritas DPRD bermusuhan dengannya.
Sehingga seringkali Ahok mendapatkan kesulitan ketika pembahasan anggaran dan perda.
Belum lagi ketika DPRD memainkan fungsi pengawasannya yang bisa menggangu fokus gubernur.
Dari sisi anggaran, DKI punya kemewahan dengan anggaran (APBD) 2015 yang termasuk tertinggi sebesar 69,28 Trilyun rupiah.
Padahal penggunaan dana yang sudah tersedia itu sangat membantu publik Jakarta.
Dana Podomoro yang membantu DKI ratusan milyar itupun tak sebanding dengan dana puluhan Trilyun yang sah, yang belum terserap.
“DPRD pun sangat berperan dalam legislasi membuat perda. Aneka kebijakan apalagi yang baru dan inovatif yang berimplikasi luas ke masyarakat memerlukan payung hukum perda. DPRD juga sudah diset oleh sistem demokrasi sebagai wakil rakyat yang menentukan isi dan bulat lonjong perda itu,” imbuhnya.
Ketiga, Ahok bisa lebih fokus dengan aneka program inovatifnya karena diback up partai politik. Selama memimpin Jakarta, Ahok membuat beragam program inovatif.
Ahok juga dinilai sukses membangun Jakarta yang secara fisik lebih rapih dan tertata.
