JAKARTA– Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai DPR sebagai wakil rakyat tak lebih sebagai jargon karena dalam banyak isu publik, para wakil rakyat ini justru mengabaikan rakyat dan bersekutu dengan elit.
Terbukti, sudah berapa periode DPR pasca reformasi, upaya DPR untuk merubah diri nampak hanya jadi mimpi saja.
“Jargon DPR modern dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, hanya tinggal jargon saja karena yang ditunjukkan DPR justru semangat yang cenderung tidak transparan, tidak akuntabel. tidak partisipatif,” terangnya.
Menurutnya, DPR periode baru ini, kecenderungan DPR di periode-periode terdahulu sangat jelas masih dipertahankan DPR.
Tercermin, sejak awal DPR 2024-2029 sudah menghadirkan polemik anggaran tunjangan perumahan pengganti rumah dinas, sibuk bagi-bagi jatah pada pembentukan AKD awal periode, hingga kasus dugaan korupsi Dana CSR BI yang konon melibatkan semua anggota Komisi XI periode sebelumnya.
Belum lagi bicara fungsi legislasi berupa rencana prolegnas yang masih fokus pada jumlah yang bombastis ketimbang sesuai dengan kebutuhan.
“Ya semua itu akhirnya membuat persepsi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tetap saja di level rendah,” tegasnya.
