Tujuh, proses pengadaan dapur MBG belum sepenuhnya transparan. Akibatnya, banyak peserta yang mengajukan pengadaan dapur MBG kecewa.
Belum transparannya pengadaan dapur MBG dikhawatirkan pintu masuk terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Hal ini tentu perlu segera diatasi agar potensi tersebut tidak terjadi.
Jadi, pelaksanaan program MBG masih perlu pembenahan. Salah satunya, manajemen dapur MBG sebaiknya distandarkan, termasuk gizi, keragaman menu, dan kebersihannya.
Dengan begitu, semua dapur MBG di-manage dengan cara yang sama, sehingga keluaran menunya juga memenuhi standar gizi dan kebersihan yang sama.
Kemudian, manajemen distribusi juga sebaiknya distandarkan, agar pengiriman MBG sampai tepat waktu dengan standar kebersihan yang sama.
Selain itu, rekrutmen SPPI dan pengadaan dapur MBG haruslah transparan. Hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya KKN.
Terakhir, pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) haruslah transparan dan berkeadilan.
Dengan begitu peluang terjadinya KKN dapat ditiadakan.
Hal ini diperlukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat terwujud secara efisien dan efektif serta bermanfaat bagi anak bangsa.
