JAKARTA,BERITAMONETER.COM – Di tengah proses pemeriksaan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal Proyek Strategis Nasional atau PSN di Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) oleh Koalisi masyarakat sipil melalui Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), MADANI Berkelanjutan dan Satya Bumi menyerahkan amicus curiae atau dokumen sahabat pengadilan kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Proses ini dilakukan untuk memperkuat argumentasi bahwa PSN tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga berbahaya bagi hutan alam dan masa depan iklim.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa status “strategis” pada PSN telah menjadi alasan untuk melonggarkan aturan tata ruang dan lingkungan, sehingga proyek-proyek yang seharusnya tunduk pada perlindungan hukum malah mendapat pengecualian.
Akibatnya, hutan alam yang tersisa, Masyarakat Adat, serta target iklim nasional berada dalam posisi terancam.
Sejumlah proyek PSN terbukti mempercepat laju deforestasi.
Data yang dihimpun MADANI dan Satya Bumi menunjukkan bahwa Food Estate di Merauke telah menghilangkan lebih dari 4.500 hektar hutan dalam periode 2024–2025, Kawasan Industri Pulau Obi menyebabkan deforestasi seluas 800 hektar, sementara smelter nikel di Pomalaa menghilangkan 358 hektar hutan sejak ditetapkan sebagai PSN.
