Oleh: Petrus Selestinus
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan kewenangannya telah dijadikan ajang spekulasi dan tempat berjudi bagi pihak-pihak yang ingin bersepkulasi dan berjudi guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan dan Pengangkatan seorang Bupati atau Wakil Bupati hasil Pilkada yang cacat hukum.
Kewenangan Mendagri Tito Karnavian, dijadikan ajang spekulasi dan perjudian oleh “Makelar SK” guna mendapatkan kekuasaan secara melawan hukum, Etika, dan Moral, nyaris berhasil mulus, karena Pelantikan yang semula akan dilakukan pada 28/1/2022, mendadak dimajukan pada 27/1/2022, Puklu.19.00 WIT.
Diduga hal ini disebabkan Surat Penarikan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende sudah masuk ke Pemprov NTT.
Meskipun Gubernur NTT telah melantik Wakil Bupati Ende, tanggal 27/1/2022, namun Pelantikan itu dipastikan tidak memiliki pijakan pada SK Pengesahan Pelantikan Wakil Bupati Ende.
Karena Mendagri melalui Dirjen OTDA, tanggal 27/1/2022, lebih awal menarik dua SK Mendagri yaitu SK No.132.53/879/OTDA tgl. 25/1/ 2022 dan SK No. 132.53-67, Tahun 2022, tgl. 19/1/2022.sebagai dasar pelantikan Wakil Bupati Ende.
Di tengah problematik yuridis yang serius terkait ketidaklengkapan Calon Wakil Bupati Ende yang sejak awal sudah disoal, segala skenario pelantikan terus diekspose ke publik, meski kemudian berantakan dengan masuknya informasi Surat Dirjen OTDA, tanggal 27/1/2022, pagi hari bahwa Mendagri menarik kembali SK Pengesahan Pelantikan Wakil Bupati Ende.
