Ke depan kata Irman, DPD harus membuat sejarah politik baru dengan menggelar Paripurna DPD RI untuk mem-‘Veto’ keputusan DPR dan Presiden RI. Seperti kenaikan harga BBM, listrik, dan lain-lain karena DPD RI memiliki kewenangan dalam fungsi APBN. Tapi, ini soal menejerial lembaga DPD RI sendiri, yang sangat tergantung kepada pimpinan DPD RI. **aec
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
