LABUAN BAJO-Keputusan pemerintah menjadikan pariwisata sebagai sektor primadona sungguh tepat. Pasalnya, pariwisata sangat efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain murah karena tidak membutuhkan modal besar, sektor pariwisata dapat tumbuh lebih berkelanjutan yang pada gilirannya menyerap banyak tenaga kerja.
“Saya kira, sektor pariwisata menjanjikan devisa yang besar, sehingga dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Marselinus Jeramun disela-sela audensi Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) dengan DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat-Flores, NTT, Kamis (3/10).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Edistasius Endi tersebut dihadiri oleh mayoritas anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Plh Direktur Utama BOPLBF, Frans Teguh, Direktur Destinasi BOPLBF, Heribertus GL Nabit beserta staf BOPLBF.
Selain memperjelas fungsi utama dan peran strategis BOPLBF sesuai dengan landasan yuridis pembentukan BOPLBF, yaitu Peraturan Presiden No. 32, Tahun 2018, audensi ini juga sekaligus memperkenalkan struktur kelembagaan BOPLBF yang telah dilantik Januari 2019 lalu.
Marselinus Jeramun memastikan DPRD Kabupaten Manggarai Barat mendukung penuh kehadiran BOPLBF untuk akselerasi pembangunan pariwisata, khususnya di Manggarai Barat.
Namun perlu pendalaman dan komunikasi lebih intensif lagi bersama BOPLBF juga Pemda. Hal ini penting agar semua pihak terkait berada dalam frekuensi yang sama dalam membangun pariwisata di bumi Komodo ini.
“DPRD Mabar mendukung penuh kehadiran BOPLBF. Namun perlu pendalaman melalui pertemuan-pertemuan lanjutan dengan BOPLBF dan juga Pemda agar peran koordinasi BOPLBF juga harus disertakan dengan target,” tegas Marsel yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Senada dengan Marsel, anggota Fraksi Demokrat Plus DPRD Kabupaten Manggarai Barat Paskalis Sudario, juga mendukungan kehadiran BOPLBF.
“Keseluruhan program BOP itu bagus. Untuk Manggarai Barat, perhatian negara atau pemeerintah pusat sangat luar biasa. Coba dibayangkan, Presiden Jokowi sendiri yang menangani, dengan melibatkan kementerian terkait. Ini luar biasa. Belum lagi nanti yang saya dapatkan informasinya, setelah BOP ada juga KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Ini sesuatu yang luar biasa,” tutur Paskalis.
Sementara itu, Plh Direktur Utama BOPLBF, Frans Teguh menjelaskan, salah satu fungsi utama BOPLBF ini yakni melaksanakan fungsi koordinasi. Hal ini mencakup fasilitasi, advokasi dan moderasi terkait pengembangan kawasan pariwisata di Labuan Bajo dan wilayah Flores yang merupakan zona koordinatif BOPLBF.
“Kami melihat pengembangan pariwisata tidak semata-mata hanya kawasan Labuan Bajo saja, tetapi terdistribusi hingga ke seluruh wilayah koordinasi BOPLBF di Flores,” jelas Frans.
Frans memastikan tidak akan ada benturan antara keberadaan BOPLBF dengan Pemerintah Kabupaten dalam kerangka otonomi daerah.
Kehadiran BOPLBF justru memperkuat fungsi koordinasi, sehingga menjamin kehadiran dan peran dari seluruh dinas atau lembaga yang sudah ada khususnya yang mengurusi kepariwisataan.
“Spirit ketika Perpres ini dibentuk dengan semangat mempercepat pembangunan pariwisata. Pilihan selalu beresiko mengingat ekspetasi publik pasti begitu besar terhadap kehadiran lembaga ini,” ungkapnya.
