Marzuki menyebut pihak itu adalah oknum dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan dirinya memutuskan mengganti Kepala Biro Pemeliharaan, Pembangunan dan Instalasi (Harbangin) DPR.
“Saya ganti Kabiro Harbangin karena latar belakang pendidikannya tidak sesuai, dia tidak punya kompetensi mengurus ini,” ujarnya.
Kabiro Harbangin Mardiyan pada tahun 2011 lalu digantikan oleh Soemirat.
Nama terakhir ini adalah pejabat yang dikirimkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, sebagai permintaan dari Marzuki.
“Saya minta pak Soemirat hitung lagi, sampai muncul angka Rp 1,1 triliun,” ujarnya.
Patokan harga Rp 1,1 triliun untuk gedung baru DPR, menurut Marzuki masih terlalu mahal.
Dia meminta kepada Soemirat untuk menghitung ulang kembali, hingga muncul angka baru dibawah Rp 1 triliun.
Namun, ternyata muncul kejadian saat perubahan dana posi anggaran gedung baru DPR itu.
“Saya ditelepon fraksi, karena protes terima uang kekecilan. Saya dikira menerima Rp 250 juta,” ujarnya.
Hingga pada akhirnya, pembangunan gedung DPR dibatalkan.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menambahkan, para pimpinan DPR ketika itu juga sepakat untuk membatalkan pembangunan gedung DPR baru.
Namun, secara pribadi, Priyo menyatakan bahwa ke depan parlemen akan tetap membutuhkan gedung baru.
