PARAPAT-Tujuh perwakilan Komunitas Masyarakat Adat dari Tano Batak didampingi KSPPM dan AMAN Tano Batak melakukan pertemuan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar di Hotel KHAS Parapat.
Dalam pertemuan itu, Masyarakat Adat Di Tano Batak meminta pemerintah mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL) dari Tano Batak.
Pasalnya, kehadiran PT TPL menimbulkan banyak konflik dan kekerasan.
Pertemuan yang digagas langsung oleh Menteri KLHK ini juga dihadiri jajaran eselon I dan beberapa Direktur di instansi KLHK.
Siti Nurbaya menjelaskan sejak tahun 2016 KLHK sudah mempelajari berbagai konflik agraria yang terjadi di Danau Toba.
Namun proses penyelesaian konflik yang dialami masyarakat adat ini memang tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak, sehingga harus benar-benar dipelajari.
“Dan dalam pertemuan ini kami semua yang ada di sini hanya akan mendengarkan apa yang dialami dan diharapkan oleh masyarakat adat, sehingga segera bisa dilakukan berbabai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi,” jelas Siti Nurbaya.
Ditempat yang sama Direktur KSPPM, Delima Silalahi menjelaskan sejak tahun 2016, beberapa kali bertemu Siti Nurbaya dan jajarannya di KLHK, selalu merespon dengan baik pengaduan masyarakat adat di Toba.
