Ditempat yang sama Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah menegaskan Munaslub Hanura versi Ambara yang dipimpin Suding dan kawan-kawan diduga melakukan manipulasi surat dukungan mosi tidak percaya dari DPD dan DPC. Pasalnya adalah surat-surat mosi tersebut dibuat oleh DPD atau DPC yang sudah out of date alias kepengurusan DPD atau DPC yang sudah tidak berlaku lagi. “Serta DPD atau DPC siluman yang mendadak dibentuk tanpa melalui proses musyawarah daerah,” ujarnya.
Lebih jauh Inas memberi contoh, misalnya saja kalau ada surat mosi tidak percaya dari DPD Hanura propinsi Jawa Barat yang dibuat oleh ketua DPD yang sudah out of date yakni Fitrun maka itu tidak sah. “Karena Ketua DPD Hanura yang sah dan masih menjabat adalah Aceng Fikri,” ujarnya.
Selain itu, kata Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, diduga juga terdapat surat mosi tidak percaya yang dibuat oleh DPD Hanura siluman yang mendadak muncul disaat munaslub versi ambara dalam waktu seketika tanpa melalui proses musyawarah. “Oleh karena itu kemenkumham harus menolak pendaftaran kepengurusan pusat hasil munaslub abal-abal yang diajukan oleh Suding dan kawan-kawan,” imbuhnya. ***
