Saatnya Jokowi menunjuk operator politik yang handal agar tidak selalu dipermalukan dalam manuver politik dan voting di parlemen.
Operator politik harus juga diberikan kewenangan untuk melakukan “take and give” dan power sharing, yang normal dalam sistem demokrasi. Jika tidak, Jokowi memang menang di hati rakyat, tapi ironisnya kalah di politik elit.
Selain Jokowi, pertarungan dukungan di parlemen terhadap Perppu juga merupakan tanggung jawab SBY.
Secara serius, SBY harus memastikan bahwa subyektifitasnya menilai keadaan genting dan mengeluarkan Perppu Pilkada langsung akan berujung pada dukungan mayoritas di DPR.
Jika tidak, maka hal ini bisa melemahkan kredibilitasnya sebagai presiden.
Dan terlebih lagi publik akan menghukum kembali SBY karena dianggap tidak serius dan hanya memainkan sandiwara seakan-akan mendukung pilkada langsung.
Untuk kepentingan demokrasi Indonesia melalui pilkada langsung, LSI Denny JA memberi tiga (3) rekomendasi penting.
Pertama, Megawati saatnya membuka diri, berkerja sama dengan SBY, dan Hatta Rajasa, atau ketum partai koalisi Prabowo-Hatta lainnya, agar menguasai mayoritas DPR 2014-2019.
Perppu itu nanti hanya bisa diubah menjadi UU jika didukung oleh mayoritas DPR.
