JAKARTA – Presiden Kelima RI Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan sikapnya yang menolak tegas wacana presiden tiga periode.
Megawati menyampaikan hubungannya secara pribadi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya saja menolak soal wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Awalnya, Megawati saat memberikan sambutan di acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika.
Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) ini menambahkan Indonesia Raya ini diisi oleh manusia.
“Saya enggak bisa kalau terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, kalau mengakui negara kita adalah negara demokratis,” kata Megawati.
Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi.
“Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih,” tambah Megawati.
Putri Prokmator RI Bung Karno ini meminta mereka untuk sadar bahwa negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Di sisi lain, setiap warga negara mempunyai hak yang sama.
“Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi hak yang sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat hak mereka,” kata Megawati.