Salah satunya dengan mendorong Pemda agar melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan,” tegasnya.
Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Lahat yang mampu menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk membangun sistem irigasi pertanian. Menurutnya, langkah tersebut lebih berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah. Ia menjelaskan, sejak hampir tiga tahun terakhir, Kemendagri secara konsisten memimpin rapat mingguan bersama kementerian/lembaga dan seluruh Pemda untuk memantau inflasi serta menentukan langkah penanganannya.
“Mendagri ditunjuk melalui Perpres sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah, dan kami lakukan rapat secara konsisten sudah hampir tiga tahun,” jelasnya.
Pemerintah menargetkan tingkat inflasi nasional berada di kisaran 2,5 persen ±1 persen, angka yang dinilai ideal bagi produsen maupun konsumen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, inflasi nasional year-on-year tercatat sebesar 2,65 persen.
Mendagri juga mendorong Pemda untuk berinovasi dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil.
