JAKARTA-Besaran budget untuk pangan terus meningkat ternyata bertolak belakang dengan kondisi pangan Indonesia yang semakin rentan. Kedaulatan pangan masih jauh dari terwujud. Budget untuk pangan lebih sering jatuh ke pihak yang tidak berhak, dan hanya menguntungkan sekelompok orang. ”Banyak keanehan bahkan kesesaatan dalam proses menterjemahkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) menjadi proyek-proyek yang tidak saling berkaitan untuk mendukung kedaulatan pangan,” jelas Kordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Selasa (28/5).
Salah satunya target untuk perluasan lahan pangan sebesar 2 juta ha, tetapi terus mengeluarkan ijin bagi alih fungsi lahan pangan. “Tidak heran rencana perluasan malah defisit 50.000 ha pertahunnya,” tambah Tejo.
Hal ini terjadi karena penyusunan budget anggaran tidak berorientasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan tetapi lebih merupakan proses tawar menawar antara partai politik dan pihak-pihak yang memburu rente semata. Proses pembahasan anggaran memiliki ruang untuk dibajak oleh mereka yang mempunyai akses termasuk partai politik.
Koordinator Pokja Beras, Said Abdullah, menunjukkan ketidak seriusan mewujudkan kedaulatan pangan dari situasi semakin derasnya impor pangan. “Jika tahun 80 an Indonesia dikenal sebagai negera yang mampu swasembada pangan bahkan menjadi eksportir beberapa bahan pangan kini situasinya sangat terbalik. Data BPS menunjukkan dari tahun ke tahun rasio ekspor-impor produk pertanian semakin besar. Volume dan nilai impor terus bertambah sementara ekspor terus menurun,” papar Said.
