Oleh: Emrus Sihombing
Kritik terhadap pengelolaan kartu prakerja (KP) semakin kencang dari berbagai kalangan. Politisi pendukung pemerintah dan “oposisi”, sebagai contoh, seakan menyatu menyuarakan penolakan program KP.
Anggota Komisi IX dari PKS, Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan KP. Bahkan salah seorang politisi PDI-P, sebagai pengusung dan pendukung pemerintah, Arteria Dahlan, melontarkan pesan mengejutkan bahwa penunjukan platform digital untuk prakerja senilai Rp. 5,6 triliun harus diusut. Mereka boleh jadi sudah “mencium” ada bau tak sedap terkait penanganan KP ini.
Oleh karena itu, menurut saya, pemerintah harus segera mengelola isu program KP yang solutif dan tidak menjadi bola liar di tengah negeri ini menghalau penyebaran dan penanganan dampak Covid-19 dengan pendekatan manajemen krisis.
Dalam manajemen krisis ini, setidaknya ada empat hal sejatinya segera dilakukan pemerintah mengelola isu program KP menemukan solusi publik.
Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto dengan CEO Ruangguru, Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya secara bersama-sama meminta atau melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program KP.
