Alternatif yang Lebih Tepat
Daripada menaikkan tarif KRL dan menerapkan subsidi berbasis NIK, pemerintah seharusnya mempertimbangkan pendekatan lain yang lebih inklusif dan tidak memberatkan masyarakat.
Salah satunya adalah dengan mempertahankan tarif KRL yang terjangkau untuk semua pengguna, sambil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi.
Pemerintah dapat mengembangkan mekanisme subsidi yang lebih transparan dan akuntabel, misalnya dengan melibatkan komunitas lokal dan pemangku kepentingan dalam menentukan penerima subsidi.
Selain itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor lain, seperti melalui pajak progresif atau retribusi dari sektor yang lebih makmur, dapat menjadi sumber dana alternatif untuk menutupi subsidi KRL tanpa harus membebani masyarakat pengguna.
Pemerintah juga dapat memperkuat infrastruktur teknologi dan administratif agar subsidi dapat diberikan secara lebih merata dan adil, tanpa menimbulkan kerumitan bagi pengguna.
Potensi Respon Negatif dari Masyarakat
Rencana kenaikan tarif KRL dan penerapan subsidi berbasis NIK juga berpotensi memicu respon negatif dari masyarakat.
Pengguna KRL yang selama ini merasakan manfaat dari tarif yang relatif murah bisa merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil dengan adanya perubahan ini.
