Kebijakan ini juga bisa menjadi sumber ketidakpuasan yang dapat memicu protes atau aksi demonstrasi dari kelompok masyarakat yang terdampak.
Rencana menaikkan tarif KRL Jabodetabek pada tahun 2025 dan mengaitkan subsidi dengan NIK adalah kebijakan yang memerlukan pertimbangan lebih matang.
Meskipun tujuannya adalah untuk menargetkan subsidi dengan lebih tepat sasaran, kebijakan ini justru dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat kelas menengah-bawah.
Alih-alih memperbaiki ketepatan subsidi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketidakadilan sosial dan menambah beban ekonomi bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.
Pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari alternatif yang lebih inklusif dan adil.
Pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan subsidi, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana publik, dapat menjadi solusi yang lebih baik untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tanpa harus mengorbankan akses terhadap transportasi publik yang terjangkau.
Penulis adalah Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
