JAKARTA – Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (CoP-29) di Baku, Azerbaijan, telah berakhir, Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai CoP-29 gagal menghasilkan keputusan untuk mencegah perluasan dampak buruk krisis iklim.
Ambisi penurunan emisi global jauh dari harapan, komitmen pendanaan iklim negara maju tak kunjung terealisasi, serta kesepakatan pasar karbon justru berpotensi memperparah ancaman terburuk kerusakan dan kehilangan akibat krisis iklim bagi negara berkembang, pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelompok rentan.
“Hasil CoP-29 menunjukkan negara-negara maju telah gagal merevisi target pengurangan emisi. Tidak ada satupun negara yang berani menjadi pionir dalam memimpin penurunan emisi yang lebih tajam. Kondisi ini meningkatkan risiko suhu bumi rata-rata melampaui 1.5 derajat celcius,” kata Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan Pikul menyitir laporan The Carbon Majors Database (Carbon Majors, 2024), sejak Perjanjian Paris ditetapkan, laju emisi bahan bakar fosil justeru semakin tak terkendali.
Secara historis, 78 entitas perusahaan bertanggung jawab atas pelepasan 70% total emisi CO2 global.
Entitas perusahaan didominasi oleh negara-negara produsen di Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia dan Timur Tengah.
