Meningkatkan Kesadaran Hukum di Komunitas Sekolah

Oleh : Edi Danggur, S.H., M.M., M.H. Di lingkungan sekolah selalu ada interaksi antar siswa, guru, kepala sekolah, karyawan, pengurus Yayasan, orang tua peserta didik, pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan ada interaksi antara sekolah dan masyarakat. Para pihak masing-masing mengusung kepentingan (interest). Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan? Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Sudikno Mertokusumo, 2019:3). Setiap orang berusaha agar kepentingannya tidak terganggu, tidak dikurangi, tidak dihilangkan. Dalam upaya mempertahankan kepentingan mereka masing-masing, sulit dihindari terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest). Konflik kepentingan tidak boleh dibiarkan terjadi. Pembiaran itu juga sebuah kejahatan (crime of omission). Sebab membiarkan terjadinya konflik akan menyebabkan terganggunya keseimbangan tatanan kehidupan dalam suatu komunitas sekolah. Dalam studi bersama ini akan dibahas beberapa persoalan. Pertama, apa saja kaidah yang harus dipatuhi agar selalu ada keseimbangan tatanan kehidupan dalam komunitas sekolah? Kedua, apa saja upaya yang seharusnya dilakukan oleh komunitas sekolah untuk mempertahankan kehidupan komunitas sekolah yang harmonis? Ketiga, apa langkah yang harus diambil manakala ada pelanggaran kaidah hukum yang menyebabkan rusaknya keseimbangan tatanan dalam komunitas sekolah? Mematuhi Kaidah-Kaidah Sosial Semua pihak dalam satu komunitas sekolah harus mempunyai kesadaran yang sama untuk mengembalikan keseimbangan tatanan pada keadaan semula (restitutio in integrum). Keseimbangan tatanan, hanya dapat dikembalikan melalui kepatuhan para pihak terhadap kaidah sosial. Ada empat jenis kaidah sosial: (1) kaidah keagamaan atau kaidah kepercayaan; (2) kaidah kesusilaan; (3) kaidah moral etik; dan (4) kaidah hukum. Kaidah sosial pertama dan kedua mengatur aspek kehidupan pribadi. Sedangkan kaidah sosial ketiga dan keempat mengatur aspek kehidupan antar-pribadi (Sudikno Mertokusumo, 2019:11-18). Dari keempat kaidah sosial tersebut, kaidah hukum dianggap paling efektif dan efisien dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak sehingga tercipta keseimbangan tatanan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Paling tidak, ada lima aspek keunggulan kaidah hukum dibandingkan ketiga kaidah sosial lainnya: Pertama, dari aspek tujuan. Kaidah hukum (termasuk kaidah sopan santun) ditujukan kepada orang atau manusia indvidual yang konkret, dalam rangka tercapainya ketertiban hidup bermasyarakat, agar jangan sampai ada korban. Kedua, dari aspek isi. Jika isi kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan hanya ditujukan kepada sikap batin, maka isi kaidah hukum (termasuk juga kaidah sopan santun) ditujukan kepada sikap lahir. Di sini berlaku adagium universal: cogitationis poenam nemo patitut. Artinya: orang tidak akan dihukum hanya karena apa yang dipikirkan atau apa yang ada di batinnya. Sebab apa yang ada di hati dan pikiran seseorang, tidak bisa dihukum. Ketiga, dari aspek asal usul. Kaidah hukum (termasuk juga kaidah sopan santun) bersumber dari kekuasaan luar yang bersifat mamaksa. Sedangkan kaidah keagamaan berasal dari Tuhan dan kaidah kesusilaan berasal dari diri sendiri. Keempat, dari aspek sanksi. Kalau kaidah hukum dilanggar maka orang itu diberi sanksi oleh masyarakat secara resmi melalui lembaga yudisial. Sedangkan pada kaidah sopan santun sanksi berasal dari masyarakat secara tidak resmi. Sanksi atas pelanggaran kaidah keagamaan justru tidak tampak kasat mata, karena hanya Tuhan yang berhak memberi sanksi. Begitupun jika melanggatkaidah kesusilaan, sanksi justru diberikan oleh diri sendiri: rasa sesal, rasa salah, rasa malu, rasa takut. Kelima, dari aspek daya kerja. Kaidah hukum memberikan keseimbangan antara membebani seseorang dengan kewajiban tetapi sekaligus memberikan hak. Lain halnya dengan kaidah sopan santun, kaidah kesusilaan dan kaidah keagamaan yang membebani seseorang dengan kewajiban semata-mata. Meningkatkan Kesadaran Hukum Apa yang dimaksudkan dengan kesadaran hukum? Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum, yang memungkinkan orang menyadari mana tindakan yang sesuai hukum dan mana kebatilan yang tidak sesuai hukum. Tentu saja kesadaran hukum itu terus berkembang, berubah-ubah dan dipengaruhi oleh berbagai faktor: agama, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Konsekuensinya, tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku objektif, yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah. Mengapa sekolah harus berusaha untuk terus-menrus meningkatkan kesadaran hukum anggota komunitas di lingkungan sekolah? Pertama, kesadaran hukum masyarakat (siswa dan orang tua) yang dilayani oleh sekolah sudah meningkat. Sehingga seolah-olah ada proses kriminalisasi di tengah masyarakat. Apa itu kriminalisasi? Kriminalisasi adalah suatu proses penetapan suatu perbuatan seseorang yang dulunya bukan merupakan suatu tindak pidan tetapi sekarang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Di masa lalu, sudah biasa guru memukul siswa yang terbukti melanggar peraturan di sekolah. Kalau siswa mengadu kepada orangtuanya, bisa jadi orang tuanya memukul lagi anaknya sambil berujar: “Makanya jangan bandel di hadapan guru, tetapi harus taat pada tata tertib di sekolah”. Pada masa sekarang, guru memukul siswa dan siswa melapor kepada orangtuanya. Guru tersebut bisa jadi dilaporkan ke polisi atas dugaan melakukan kekerasan, penganiayaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan lain-lain. Kedua, meningkatnya perhatian negara untuk menjamin hak konstitusional anak, baik hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak, tidak hanya dijumpai di dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, tetapi juga dalam UU Perlindungan Anak. Bahkan Mendikbudristek menerbitkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Di level komunitas sekolah, selain ada Peraturan Yayasan atau Perkumpulan, juga ada Tata Tertib Sekolah yang merupakan turunan dari UU maupun Peraturan Yayasan atau Perkumpulan dimaksud. Penegakan Hukum di Lingkungan Sekolah Hukum ditegakkan tidak selalu menunggu ada pelanggaran hukum. Dalam suasana damai tanpa pelanggaran hukum pun, kita harus selalu menegakkan hukum. Bagaimana cara menegakkan hukum dalam suasana damai? Aturan-aturan dalam hukum positif (hukum yang berlaku kini dan di sini) diimplementasikan dalam Peraturan Yayasan dan tata tertib sekolah. Aturan yang bersifat umum diterapkan dalam situasi konkret sesuai dengan kondisi khas setempat, dalam hal ini lingkungan sekolah. Santo Thomas Aquinas memberikan empat formula penting bagaimana cara mengimplementasikan aturan yang bersifat umum ke aturan yang bersifat khusus untuk masing-masing komunitas (Pius Pandor, 2010:149): Pertama , aturan khusus yang dibuat harus merupakan tatanan akal budi (ordinatio rationis). Artinya, aturan yang dibuat harus mengabdi pada tujuan (telos) yaitu keselarasan hidup dalam suatu komunitas yang melampaui kepenuhan tindakan itu sendiri. Kedua, aturan itu dibuat demi kebaikan bersama (bonum commune). Di komunitas sekolah, kebaikan bersama tercermin pada penghargaan terhadap harkat martabat setiap pribadi sebagaimana adanya; semakin banyak warga komunitas yang sejahtera: pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kebebasan dan sebagainya; dan adanya jaminan sosial dan terciptanya perdamaian, rasa aman dan warga komunitas sekolah menjadi tenang. Ketiga, di lingkungan sekolah, pengurus yayasan dan kepala sekolah untuk membuat peraturan dan tata tertib sekolah berwenang (ab eo qui curam commutatis habet). Mereka ini dianggap mempunyai kompetensi legislatif dan bertindak menurut kompetensinya itu. Peraturan dan tata tertib yang sudah disepakati bersama merupakan undang-undang yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tersebut. Berlakulah adagium ini: “pacta sunt servanda”, kesepakatan harus ditaati dan dilaksanakan (Vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Baca, pahami dan hidupi aturan-aturan itu dalam hidup harian kita: “Serva ordinem et ordo servabit te“, artinya: layani aturan, maka aturan itu akan melayani anda”. Ikuti aturan maka oleh aturan itu pula akan melindungi kepentingan anda. Keempat, semua peraturan dan tata tertib tersebut harus diumumkan atau dipromulgasikan (promulgata). Salah satu cara adalah dengan mengadakan pendidikan kesadaran hukum seperti studi bersama, lokakarya atau bahkan dibuat dalam bentuk “law day”. Dengan begitu sekolah akan benar-benar menjadi sebuah komunitas yang taat hukum. Dalam studi bersama tersebut, akan dibahas perraturan-peraturan terbaru di bidang pendidikan. Di sini komunitas sekolah diperkaya dan diperluas wawasan hukumnya. Tentu saja, dengan studi bersama tersebut, komunitas sekolah “dianggap tahu semua UU” (nemo ius ignorare consetur). Konsekuensinya, “ketidaktahuan akan hukum atau UU tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf” (ignorantia legis excusat neminem). Jika telah terjadi pelanggaran hukum di komunitas sekolah, maka penegakannya harus mengikuti formula, aspek, unsur atau prasyarat yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch (Sudikno Mertokusumo, 2019:223), yaitu: Pertama, kepastian hukum. Artinya, apa kata hukumnya, apa yang tertulis, itu yang harus ditegakkan. Penegak hukum hanya seperti selang air yang kerjanya hanya alirkan air, alirkan air keras bisa mati semua makhluk hidup yang terkena aliran air itu. Domitius Ulpianus mengatakan: “dura lex, sed lex”, artinya: hukum itu kejam, keras, tegas, tetapi memang begitulah hukum. Kedua, keadilan. Artinya, isi hukum dan penegakan hukum itu harus adil. St. Agustinus: “Isi hukum dan putusan hakim yang tidak adil, bukanlah hukum” (unjust law is not law). Soalnya adalah adil itu subjektif, individualistis: adil bagi yang menang, tak adil bagi yang kalah. Adil juga tidak berarti tidak menyamaratakan: bukan 10:2 = 5. Tetapi, berikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ketiga, kemanfaatan. Artinya, isi hukum dan penegakan hukum harus bermanfaat bagi kebaikan umum. St. Thomas Aquinas mengatakan ‘lex est rationis ordinatio ad bonum commune. Artinya, hukum merupakan tatanan akal budi yang bertujuan mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Aspek kemanfaatan dalam penegakan hukum dapat disamakan dengan ibarat ini: baju boleh dipotong-potong untuk disesuaikan dengan ukuran tubuh, tetapi tubuh jangan dipotong-potong untuk disesuaikan dengan ukuran baju. Selesaikan sengketa di luar pengadilan Usahakan sengketa di komunitas sekolah diselesaikan di luar pengadilan. Berbagai keuntungan bisa didapatkan: penyelesaian cepat, biaya murah, relasi baik tetap terbina, masalah tidak menjadi konsumsi publik, ada fleksibilitas dalam menemukan solusi yang efektif dan efisen. Sebalikny, jika sengketa di selesaikan di pengadilan, bersiaplah untuk menemukan penyelesaian sengketa dalam jangka waktu yang lama. Penelitian Hetger Muller, sebuah perkara di Indonesia dari tingkat pertama sampai kasasi bisa memakan waktu 5-12 tahun. Peradilan di Indonesia dikenal sangat mahal. Orang China membuat sindiran berikut: “Jual dulu sapimu untuk menemukan kucingmu yang hilang (going to the law is losing a cow for the sake of a cat). Seringkali menemukan jalan sial: sapi terjual dan kucing yang dicari pun tidak ditemukan. Masyarakat di pesisir pantai memberi ibarat yang lain: bagai mencari ikan dengan pancing emas (aureo hamo piscari). Sebab jumlah biaya perkara yang dikeluarkan justru melampaui jumlah hasil kemenangan. Belum lagi jika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa peradilan kita kurang tanggap (unresponsive) pada keadilan untuk masyarakat kecil dan miskin. Peradilan kita terlihat hanya menertawakan orang miskin tetapi orang kaya menguasai hukum (law grint the poor but the richmen rule the law). Penulis adalah seorang Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta serta menaruh minat pada masalah-masalah hukum di bidang pendidikan.

Meningkatkan Kesadaran Hukum di Komunitas Sekolah

Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

PLTU Suralaya Akan Disuntik Mati Atau Disuntik Anestesi ?

Ini Metode Penelitian ITB yang Buktikan Migrasi BPA Galon Polikarbonat Masih di Bawah Ambang Batas Aman

Dukung Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional, Bank Mandiri Teken Kerjasama Strategis Dengan PT HBAP

Berita Terkait

Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

PLTU Suralaya Akan Disuntik Mati Atau Disuntik Anestesi ?

Mengatasi Utang Pertamina Bagi Swasembada Minyak dan Gas

Memanfaatkan Reksa Dana Dengan Fitur Dividen

Efek Bola Salju Gelar Doktor Bahlil

Demi Anggaran Makan Siang Gratis, NKRI Digadaikan ke China?

Dukung Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional, Bank Mandiri Teken Kerjasama Strategis Dengan PT HBAP

Bank Mega Syariah Gandeng MAMI Tawarkan Enam Produk Reksa Dana Syariah Unggulan

Terbantu Manfaat Pajak, Laba Bersih SUPR di 1H24 Naik Tipis 0,14% Jadi Rp474,52 Miliar

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Emiten BUKK Dirikan Perusahaan di Bidang Kesehatan

Bank DBS Indonesia & MAMI Resmikan Kerja Sama Distribusi Reksa Dana MONI II Kelas Income 2

WIKA Beton Raih Kontrak Baru Rp4,99 Triliun per Oktober 2024

Menteri Yandri: Pembangunan PSN PIK 2 Jangan Sampai Merugikan Masyarakat Desa

DSSA Tawarkan Surat Utang Rp3,5 Triliun

Berita Populer

Daeng: Utang Pertamina Menggunung, Capai Rp 757,33 Triliun

Tok! ADRO Ganti Nama Jadi PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, Bagikan Dividen US$2,629 Miliar

Andika Perkasa Makin Perkasa

Lunasi Utang, GJTL Raih Fasilitas Kredit Sindikasi Rp4,4 Triliun

Masuk BRICS, Komisi I DPR Minta Kepentingan Ekonomi Nasional Harus Diutamakan

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Meningkatkan Kesadaran Hukum di Komunitas Sekolah

BacaJuga :

Ini Metode Penelitian ITB yang Buktikan Migrasi BPA Galon Polikarbonat Masih di Bawah Ambang Batas Aman

Dukung Pemenuhan Kebutuhan Listrik Nasional, Bank Mandiri Teken Kerjasama Strategis Dengan PT HBAP

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist