Saluran air di salah satu atau dua sisi jalan yang longsor ada yang belum terbangun dengan baik. Khusus di bagian lingkar dalam Danau Toba, ditemukan lebar jalan yang tidak sama, sangat variatif. Ada yang lebarnya sangat memadai, namun masih ada ditemukan jalan yang lebarnya belum normal. Pertanyaan kritis, mengapa demikian.
Kedua, kolam kerambah ikan di Danau Toba, suka tidak suka, pasti berdampak terhadap pencemaran air Danau Toba. Pakan ikan yang diberikan, tidak semua dicerna oleh ikan di kerambah. Sebagaian besar larut dalam air sebelum dimakan ikan, kemudian bisa menyebar dan mengendap ke dasar danau. Bukankah ini pencemaran? Jawabnya dipastikan ya. Bahkan tidak jarang muncul berita persoalan pencemaran Danau Toba dilaporkan kepada penegakan hukum.
Ketiga, limbah rumah makan. Bagaimana rumah makan di pinggiran Danau Toba? Ketika saya makan siang di salah satu rumah makan, limbah rumah makan tersebut disalurkan ke pinggiran air Danau Toba begitu saja. Sangat kumuh. Fakta ini menunjukkan perlu penyadaran kepada pengelola rumah makan tentang pentingnya kejernihan air Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia.
Keempat, penyadaran budaya wisata. Pada kunjungan kali ini ke Danau Toba, saya juga bertemu dengan salah satu PNS dinas pariwisata dari salah satu kabupaten di sana di salah satu hotel. Ia mengatakan, persoalan utama pengembangan wisata Danau Toba, perlu menumbuhkan kesadaran bagi seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba agar perilaku mereka sejalan dengan budaya wisata. “Ini yang utama”, katanya menegaskan.
Melihat berbagai masalah yang saya temukan ketika berkunjung ke kawasan Danau Toba, saya berkesimpulan bahwa koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan belum berjalan secara masksimal dan professional. Oleh karena itu, untuk mengakselarasi pengambangan destinasi wisata di Danau Toba, sangat diperlukan koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan.
Para pemangku kepentingan tersebut, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, Kementerian ATR & BPN, BEKRAF, seluruh pemda kabupaten di semua kawasan Danau Toba, para tokoh adat/masyarakat, tentu sebaiknya dengan leading sektor Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT).
Untuk efektivitas pengelolaan, koordinasi dan komunikasi ini dipimpin oleh satu orang dari BPODT. Tentu, ia harus memiliki kredibilitas, integritas, kapabilitas, manajerial skills, kemampuan komunikasi, leadership bagus yang sudah teruji. Dengan demikian, mimpi Danau Toba sebagai destinasi wisata sekelas “saudaranya”, Bali, menurut saya, akan terwujud paling lambat lima tahun ke depan.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Emrus Corner di Jakarta
