JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan partai politik merupakan salah satu aktor kunci dalam mendorong kebijakan mendukung investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkeu mencontohkan proses pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memerlukan kerjasama dan sinergi harmonis antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Begitu juga untuk level daerah sebelum disahkan dan diundangkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan dukungan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kita semua tahu bahwa di dalam mendesain APBN (yang bisa digunakan sebagai salah satu instrument mendukung investasi) peranan DPR atau partai politik menjadi penting (karena proses pembahasan rancangan APBN dan pengesahannya memerlukan pembahasan dan persetujuan DPR)” kata Menkeu pada acara Pendidikan Politik Golkar dengan tema pembangunan nasional sebagai pengejawantahan ideologi Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta, akhir pekan lalu.
Begitu juga untuk level daerah, proses serupa memerlukan persetujuan DPRD.
Selain Menkeu, pembicara lainnya antara lain Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
