Selain itu banyak pimpinan pusat dan daerah yang berasal dan didukung oleh partai politik. Diharapkan semua pihak bisa bekerjasama sinergi harmonis antar semua stakeholders tersebut dalam mencapai tujuan bersama akan mampu menarik investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, Menkeu menyayangkan masih terdapat pimpinan daerah yang mengeluarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden sehingga mengakibatkan investor luar negeri dan dalam negeri enggan menginvestasikan dananya di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan perpajakan karena dipengaruhi banyaknya jumlah perusahaan yang aktif di sektor ekonomi.
“Kalau daerah ingin dapat banyak (pendapatan dari penerimaan perpajakan) maka dibantulah kami dalam hal penerimaan pajak. Yang lucu itu daerah ingin mendapat bagiannya tapi waktu penerimaan pajak dia tidak mau bantu. Bahkan kadang-kadang bukannya bantuan malah menyusahkan. Bikin policy yang membuat investasinya kabur. Bikin kebijakan yang membuat perusahaan-perusahaan itu kemudian tidak bisa hidup. Sehingga basis pajaknya juga turun. Saya ingin menyampaikan kepada daerah kita ini satu perahu. Kalau kita ini satu perahu maka kita akan saling menjaga dan memperkuat,” tambahnya.
Lebih khusus, Menkeu menggarisbawahi bahwa tuntutan agar Golkar ikut aktif dalam mensukseskan perekonomian Indonesia menjadi lebih penting lagi mengingat Ketua Umumnya merupakan Menko Perekonomian di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin
