Purbaya juga menceritakan pengalamannya saat masih di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2018–2020.
Saat itu, ia menawarkan kerja sama dengan investor asal Cina untuk pembangunan kilang minyak dengan skema 30 tahun kontrak, di mana setelahnya aset akan dimiliki Pertamina.
Namun, tawaran itu ditolak dengan alasan Pertamina sudah kelebihan kapasitas.
Menurutnya, jawaban itu mengejutkan, mengingat Pertamina pernah menjanjikan pembangunan tujuh kilang baru, tetapi hingga kini tidak ada satu pun yang terealisasi.
“Tapi apa? Satu pun nggak jadi. Mereka bilang segera akan jadi, tapi sampai sekarang tidak ada. Yang ada malah beberapa dibakar kan,” kata Purbaya.
Ia menegaskan DPR harus ikut mengawasi kinerja Pertamina, terutama terkait pengelolaan subsidi energi yang terus membengkak akibat tingginya impor BBM.
“Jadi bapak-bapak tolong kontrol mereka juga. Kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura,” pungkasnya.*
