JAKARTA-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sangat menyesalkan dan terkejut atas terjadinya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai Kementerian PUPR, pada hari ini, Jumat (28/12).
“Saya sangat menyesalkan dan terkejut mengetahui peristiwa tersebut di tengah upaya kami menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan informasi yang kami terima melalui media online, ada anggota kami di bidang air minum yang berkantor di Pejompongan yang terkena OTT. Siapa dan terkait pekerjaan apa, serta berapa jumlah pegawai, kami belum tahu. Saya menugaskan Inspektur Jenderal untuk datang ke KPK untuk memperoleh informasi lebih lanjut,” jelas Menteri Basuki kepada media, Jumat malam (28/12).
Menteri Basuki menjelaskan Kementerian PUPR diserahi amanah dan tanggungjawab untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok di tanah air yang bersumber dari dana APBN.
Besaran anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PUPR tahun 2014-2018 berkisar antara 80 hingga lebih dari 100 triliun rupiah. Setiap tahunnya, jumlah paket pekerjaan yang dilelang oleh Kementerian PUPR berkisar antara 10.000 hingga 11.000 paket yang diikuti oleh kontraktor dan konsultan selaku penyedia jasa.
