JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah bersama PT. PLN (Persero) tengah menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2025-2035 dengan menargetkan sedikitnya 60% merupakan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dari total pembangkit.
“Saya mulai diperintahkan oleh Presiden Jokowi sama Presiden Pak Prabowo untuk mendetailkan, kita konversi RUPTL 2025-2035, 10 tahun kan, RUPTL itu minimum saya katakan 60% itu harus energi baru terbarukan,” tuturnya pada acara Kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Rabu (25/9).
Untuk meningkatkan porsi pembangkit berbasis EBT dalam RUPTL, jelas Bahlil, pemerintah tengah mengkaji secara komprehensif skema yang akan digunakan dengan tidak merugikan PT. PLN (Persero), pengusaha Independent Power Producer (IPP), maupun tidak memberatkan negara jika akan memberikan subsidi.
Karena capital Expenditure (capex) dalam pembangunan pembangkit berbasis EBT sangat mahal, Bahlil menyebutkan bahwa untuk 1 MW pembangkit EBT, dana yang dikucurkan mencapai USD6 juta, nilai tersebut mencapai 6 kali lebih besar apabila dibandingkan dengan pembangkit berbasis batubara yang jauh lebih murah dengan nilai di bawah USD1 juta untuk 1 MW.
