JAKARTA-Gelombang perlawanan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkat. Rencananya, aksi penolakan besar-besaran akan dilakukan perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu (6/4). Mereka menuntut Susi Pudjiastuti mundur dari jabatannya jika tidak merevisi peraturan menteri yang merugikan nelayan.
Namun Menteri Susi meminta para pendemo tak perlu membuang banyak energi dengan melakukan aksi unjuk rasa demi melengserkan posisinya sekarang ini. “Orang mau menurunkan saya, monggo saja. Sebetulnya tidak usah demo tinggal minta sama Presiden, selesai, ngapain demo-demo buang-buang energi,” kata Menteri Susi di Kantornya, Jakarta, Selasa (5/4).
Seperti diketahui, desakan terhadap menteri ‘nyentrik’ ini berawal dari terbitnya Permen KP Nomor 01 /2014 Tentang penangkapan Lobster dan Permen KP Nomor 56 dan 57 Tahun 2014 tentang Kapal dan Buruh Nelayan. Dua Permen ini dinilai memberatkan nelayan.
Menteri Susi mengatakan selama ini kebijakannya bersifat dekonstruksi atau langkah membangun ulang peraturan maupun pengawasan perikanan di Indonesia.
Menurutnya, adanya protes maupun kontradiksi dari setiap keputusan merupakan hal lumrah.
Apalagi, mantan bos Susi Air itu mengaku sudah memberikan dispensasi waktu pada pelarangan penangkapan ikan melalui jaring jenis cantrang, trawl serta pukat harimau. Pihaknya mendorong para pendemo buat merubah aturan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. “Kalau mau tawar ya ke Pak Presiden lagi karena saya enggak bisa mendahului, itu kan kebijakan, trawl, cantrang itu kan tidak boleh, kita udah kasih keringanan sampai akhir 2016 lalu sekarang mau demo lagi saya tidak mengerti alasannya apa lagi,” katanya.
