Kelima: pemberian kewenangan pemerintah yang bisa mengubah ketentuan Perundang-Undangan ini sangat vulgar akan menabrak konstitusi, sekaligus menyalahi sistematika hukum.
Penulis adalah Ketua Badan Anggaran DPR RI yang Juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
